TERTIB ASMINISTRASI PEGAWAI MELALUI SINKRONISASI DATA

Kegiatan sinkronisasi data langsung diharapkan bisa menjadi wahana tukar pikiran. Dalam bingkai silaturahmi bisa terjalin keterbukaan dalam menghadapi masalah. Di sini para peserta diingatkan kembali agar tidak terjadi keterlambatan update. Sehingga kapan saja data dibutuhkan akan selalu siap sedia.

Para pengelola data satuan kerja menjadi agen utama menuju sinkronisasi data di Kemenag. Karenanya dibutuhkan rasa saling pengertian dan memahami tugasnya masing-masing. Serta yang harus tanamkan dalam benak adalah pelaporan data harus cepat, tepat dan valid. Endingnya seluruh layanan bisa memuaskan masyarakat sebagai tujuan utama.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Mughni Labib, Kamis (17/11) saat memberikan sambutan acara sinkronisasi data kepegawaian di Wisma BKM Cilacap menjelaskan, bahwa Validitas data saat ini menjadi suatu keharusan bagi lembaga atau instansi, baik pemerintah maupun swasta.

“Selain sebagai dasar perumusan semua program, data juga menjadi ruh seluruh kegiatan. Data menjadi kebutuhan pokok yang sangat mendesak diperlukan. Untuk itu, data harus selalu update agar rangkaian program kegiatan selalu sesuai dan berjalan lancar. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa,”katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Jasmin dalam materinya menjelaskan mekanisme dan pentingnya sinkronisasi data. Para pengelola data diberikan pengertian dan pemahaman tentang peran validitas data bagi lembaga. Menurutnya sinkronisasi merupakan salah satu syarat pokok validitas data. Sedangkan mekanismenya dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang solid antar satuan kerja.

Dia mangatakan,”Tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa berkomunikasi, kapanpun dan dimanapun. Sehingga tidak ada lagi istilahnya laporan yang terlambat. Data kepegawaian sangat penting untuk menentukan seberapa besar peta kemampuan sebuah lembaga atau instansi. Analisa kebutuhan pegawai dan sinkronisasi jabatan baik fungsional maupun struktural sangat tergantung pada validitas data.

Yang tidak kalah pentingnya adalah keterkaitan validitas data dengan gaji dan tunjangan pegawai. Jangan sampai terdapat pegawai yang tertunda kenaikan pangkat akibat kekeliruan data dan lainnya.(on)