Untuk mengurangi kesenjangan layanan pemerintah pada pendidikan madrasah dengan sekolah, Kementerian Agama Kabupaten Cilacap menggelar Forum Group Diskusi (FGD), Selasa (24/10). Kegiatan tersebut diikuti seluruh pengelola madrasah baik negeri maupun swasta se Kabupaten Cilacap.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Jamun dalam sambutannya berharap agar forum tersebut dapat menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Segala hal terkait layanan pemerintah yang dirasa belum sesuai harapan agar didiskusikan dengan mengedepankan kearifan. Sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan untuk diajukan kepada wakil rakyat.
“Terselenggaranya forum ini merupakan langkah nyata Kementerian Agama dalam merespon aspirasi dari para pengelola madrasah. Kegiatan ini adalah langkah awal menuju tahapan selanjutnya, yakni menyampaikan kepada wakil rakyat. Tentunya dengan harapan pemerintah daerah bisa melayani pendidikan secara proporsional, profesional, adil dan mereata,”katanya.
Sementara itu, salah satu peserta dari madrasah swasta mengungkapkan adanya perbedaan layanan pendidikan. Di tingkat dasar misalnya, siswa madrasah hanya 40% yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), sedangkan di sekolah hampir mendekati 100%. Untuk itulah madrasah berusaha mencari jalan keluar agar pelayanan pendidikan tidak membeda-bedakan.
Secara umum, forum bersepakat akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap dalam waktu dekat. Dengan membawa agenda yang telah dihasilkan dari forum diskusi tersebut.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar memberikan layanan pendidikan. Sarana mupun prasarana secara fisik terus meningkat dan berkembang. Akan tetapi, kebutuhan peningkatan non fisik seperti meningkat mutu merupakan tujuan terpenting dari pendidikan. Kualitas hasil pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.(On)
