PPID
Guru PNS diperbantukan di madrasah swasta akan kembali mendapatkan uang makan. Hal ini ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Mughni Labib, Senin (19/9) saat monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kecamatan Sampang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 72 tahun 2016 pasal Bab II Pasal 3 tetang Pemberian Uang Makan, mulai Rabu (27/4) 2016 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di luar lembaga pemerintah tidak mendapatkan uang makan.
Secara rinci, pada pasal tiga disebutkan, bahwa Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan pertama, tidak hadir kerja; kedua, sedang melaksanakan perjalanan dinas; ketiga, sedang melaksanakan cuti; keempat, sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau kelima, diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
Kakankemenag lebih lanjut mengatakan bahwa atas peraturan di atas, Kementerian Agama melayangkan surat kepada Kementerian Keuangan.
“Alhamdulilah jawaban atas usulan tersebut ditanggapi positif. Yakni, guru PNS Kemenag yang diperbantukan di madrasah swasta tetap mendapat uang makan. Menurut Kementerian Keuangan, PNS yang tidak mendapat uang makan bila diperbantukan ke instansi lain di luar Kementerian Agama. Sedangkan madrasah walaupun swasta tetapi di bawah naungan Kementerian Agama,”tuturnya.
Mekanisme
Terkait mekanisme pembayaran, dikatakan bahwa administrasi sudah sedang dikerjakan. Hal terpenting sebagai syarat pencairan adalah daftar kehadiran yang direkam secara elektronik. Untuk itu, pihaknya menghimbau agar seluruh daftar hadir segera disetor ke bagian kepegawaian sehingga uang makan bisa dicairkan secepatnya.
“Pembayarannya insyaallah akan dirapel sejak dihentikannya pembayaran uang makan pada Mei lalu. Ya idep-idep nabung. Dari bulan Mei hingga Agustus dicairkan sekalian, kan menerimanya jadi banyak. Yang namanya nikmat, Allah tidak begitu saja memberikan tanpa adanya ujian. Dengan adanya penundaan, uang makan akan terasa sekali nikmatnya,”pungkasnya.
